Makalah IPS dan berita tentang kerjasama antar negara (bilateral, regional, multirateral)

BAB I : PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Agar kerja sama tersebut berhasil dan menguntungkan, maka kerja sama antarnegara tersebut diatur dalam suatu bentuk organisasi resmi. Pada dasarnya di dunia ini banyak dikenal berbagai macam organisasi. Pertama, organisasi internasional yaitu menghimpun berbagai berbagai negara tanpa memperhatikan latar belakang suatu negara. Satu-satunya organisasi yang demikian adalah Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, organisasi regional, yaitu organisasi yang menghimpun negara-negara dalam suatu kawasan tertentu. Ketiga, organisasi multilateral, yaitu organisasi yang menghimpun tiga negara atau lebih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kepentingan agama, ekonomi, pertahanan-keamanan dan lain-lain. Keempat organisasi yang melibatkan dua negara, terutama untuk mempererat perrsahabatan kedua negara, seperti Lembaga Persahabatan Indonesia-Amerika (LPIA), Persahabatan Indonesia-Malaysia, dan lain-lain.

B.      Rumusan Masalah

1.       Contoh organisasi kerjasama internasional beserta fakta apa saja yang mendukung bahwa dalam pembentukan kerjasama internasional dibutuhkan kerjasma dalam bidang ekonomi?

C.      Tujuan

Untuk mengetahui bentuk dan organisasi internasional dan fakta- faktanya.

BAB II : PEMBAHASAN

           A.      Contoh organisasi kerjasama internasional beserta fakta kerjasma dalam bidang ekonomi

    Kerjasama di bidang ekonomi dapat dibedakan menjadi 3:

                  1.       Bilateral

Yaitu kerjasama yang dilakukan antara kedua belah negara. Contoh nya seperti:

a.       Kerjasama Indonesia dengan India

Berita: Peningkatan kerja sama ekonomi, terutama diversifikasi perdagangan antara Indonesia dengan India menjadi isu utama pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, Senin (12/12/2016)."Indonesia berharap untuk meningkatkan perdagangan, Indonesia juga berharap untuk membuat variasi produk ekspornya ke India," ujar Presiden Jokowi, seperti dilansir dalam siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
        Saat ini, produk ekspor dari Indonesia ke India didominasi oleh minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara. Ke depan, diharapkan komoditas produk ekspor dari Indonesia ke India semakin beragam.Selain isu tersebut, Presiden Jokowi juga mengatakan kedua negara terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang investasi. "Indonesia mengundang India untuk meningkatkan kerja sama investasi di bidang farmasi, teknologi informasi, dan automotif," ujar Presiden.
        Dalam upaya meningkatkan transaksi perdagangan, Presiden Jokowi menyambut baik atas dicapainya nota kesepahaman "Standardisasi Perdagangan" antar kedua negara. Presiden meyakini hal itu dapat meningkatkan perdagangan dan mendukung kerja sama di sektor ekonomi.Dalam bidang people to people contact, Jokowi mengatakan, bahwa transportasi memegang unsur penting dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua belah bangsa. 
        Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengumumkan tentang diluncurkannya penerbangan langsung dari Jakarta ke Mumbai oleh maskapai nasional Garuda Indonesia. "Saya dengan senang hati menyampaikan bahwa mulai hari ini, Garuda Indonesia akan terbang langsung ke Mumbai dari Jakarta," katanya. Sebagai bangsa demokratis yang besar, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia dan India berperan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia. 

b.       Kerjasama Indonesia dengan Inggris

Indonesia merealisasikan kerja sama ekonomi dengan Inggris melalui pembangunan Depo Anggreko di Marunda, Jakarta. Hal ini merupakan tidak lanjut dari kesepakatan kerja sama yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke London, Inggris, pada awal tahun lalu.

"Ini adalah sebuah kehormatan besar untuk bisa bersama dalam upacara groundbreaking. Acara ini merupakan komitmen pemerintah Inggris dan Aggreko, untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menyelesaikan masalah kebutuhan energi," ujar Utusan Khusus Perdana Menteri Inggris untuk Perdagangan dan Investasi, Richard Graham, Senin (29/8/2016). 

Dia menyebutkan tidak ada yang lebih penting selain memiliki energi untuk mendukung fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, universitas, dan bisnis. 

"Saya juga senang pada Aggreko yang memenuhi komitmen mereka, yang telah setuju menandatangi MoU saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke London, awal tahun lalu. Hubungan antara Indonesia dan Inggris terus berlanjut, semakin luas dan dalam di berbagai bidang," imbuhnya.

Graham menuturkan, realisasi proyek yang disepakati merupakan fokus utama kunjungan ke-10 dirinya ke Indonesia. Realisasi proyek ini sangat penting bagi semua pihak.

"Inti dari kunjungan ke-10 saya sebagai utusan khusus PM Inggris adalah untuk memastikan kesepakatan yang diteken di London sekarang sudah diimplementasikan, dan ini adalah langkah pertama dari investasi 25 juta pound selama dua tahun, dan ini adalah langkah penting untuk Agrreko, Inggris dan tentu saja Indonesia," tegasnya.

Aggreko adalah perusahaan penyedia layanan modular, listrik mobile dan energi terkemuka di dunia. Aggreko mempekerjakan lebih dari 7.300 orang yang beroperasi di 204 lokasi. Sampai saat ini Aggreko sudah beroperasi di 100 negara. 

c.       Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat

Nilai total kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melampaui $90 triliun per tahun. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan kajian yang dipublikasikan AmCham Indonesia dan US Chamber of Commerce, hari ini (15/9).

Kajian yang berjudul “Vital and Growing: Adding up the US-Indonesia Economic Relationship” ini memproyeksikan dalam best case scenario, angka tersebut dapat mencapai $131,7 triliun di tahun 2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hadir dalam penerbitan kajian tersebut pada acara US-Indonesia Investment Initiative 2016. “Melalui kegiatan ini, saya yakin kita bisa bertukar ide untuk memperbaiki lingkungan ekonomi Indonesia dengan cara yang konstruktif dan saling menguntungkan, “ ujar Darmin.

Pernyataan senada disampaikan Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of Commerce Myron Brilliant, kajian ini menggambarkan pentingnya hubungan ekonomi di antara kedua negara. “Yang lebih luar biasa daripada besarnya ukuran interaksi ekonomi tersebut adalah potensi untuk berkembang, bila lingkungan investasinya ramah,” katanya. 

Hadir pula dalam acara ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, President of AmCham Indonesia Brian Arnold, Executive Vice President and Head of International Affairs, U.S. Chamber of Commerce Myron Brilliant, Charge d’Affairs and Deputy Chief Mission of U.S. Embassy Jakarta Brian McFeeters, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.

Kajian ini tidak hanya memuat Foreign Direct Investment dalam mengukur totalitas dari hubungan ekonomi antara kedua negara. Melainkan juga memuat unsur perdagangan, penjualan domestik, pendapatan keuangan dan pendapatan pemerintah.

Untuk mencapai best case scenario, terdapat beberapa prioritas utama yang dibutuhkan guna melanjutkan dan mengembangkan reformasi ekonomi Indonesia. Prioritas utama tersebut meliputi kepastian hukum, kolaborasi dan komunikasi, inovasi, serta birokrasi dan reformasi kebijakan. 

Lebih lanjut, Darmin pun memaparkan gejolak ekonomi global yang juga mempengaruhi situasi perekonomian Indonesia. Sehingga pemerintah terus berupaya mereformasi ekonomi dan mencari solusi komprehensif. Termasuk dengan meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral. “Kita perlu bersama-sama mencari kemungkinan investasi, tidak hanya di proyek infrastruktur, tetapi juga sektor lain seperti industri ekonomi kreatif dll," ungkap Menko Perekonomian.

Ia pun menyinggung mengenai Paket Kebijakan Ekonomi dan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. “Kita semua harus yakin bahwa pemerintah akan terus meninjau implementasi Paket Kebijakan Ekonomi dan reaksi pasar terhadap insentif ini, “ tambahnya.

Di akhir sambutannya, Darmin kembali menegaskan Indonesia berkomitmen dalam melakukan reformasi ekonomi dan kerjasama ekonomi bilateral yang baik. "Saya sangat optimis Amerika Serikat akan terus tetap sebagai salah satu mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk tumbuh di masa depan”, tutupnya. (idc)

2.       Regional

Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara di suatu kawasan. Beberapa contoh organisasi yang terbentuk Karena kerjasama di bidang tertentu adalah:

a.       ASEAN

Merupakan singkatang dari Association of Southeast Asian Nation. Bertujuan berkerjasama di bidang ekonomi. Dengan anggota negara negara yang ada di Asia Tenggara. Beberapa contoh kerjasama yang terjadi adalah:

·         Kerjasama Indonesia dengan anggota sesame ASEAN

                Makassar - Dalam wilayah kerja sama ASEAN terdapat beberapa kerja sama sub regional, dua diantaranya kerja sama ekonomi sub-regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triange (IMT-GT). Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah subnasional.“Kerjasama BIMP-EAGA dan IMT-GT diharapkan dapat  memperkuat perdagangan lintas batas serta mempromosikan perdagangan, investasi dan pariwisata”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pembukaan The 3^rd BIMP-EAGA dan IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching 2016, Jumat (14/10), di Makassar.

Hadir diantaranya Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, Menteri di Jabatan Perdana Malaysia Datuk Abdul Rahmad Dahlan, Ketua Otoritas Pengembangan Mindanao Datu Abul Khayr Dangcal Aloto, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan para Kepala Delegasi BIMP-EAGA dan IMT-GT. Menurut Menko Perekonomian, salah satu upaya nyata guna mengimplementasikan tujuan utama dari kerja sama sub regional ini yakni melalui penyelenggaraan BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching ke-3 tahun 2016  di Kota Makassar. “Acara ini merupakan acara reguler dua tahunan yang dilaksanakan secara bergilir di negara anggota BIMP-EAGA maupun IMT-GT”, kata Darmin.  

Indonesia pada trade expo tahun ini mengangkat tema besar “Strengthening the ASEAN Maritime Economic Corridor and Food Security”. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi pada prioritas pengembangan koridor ekonomi sektor maritim dan pentingnya ketahanan pangan di kawasan.

Pembangunan pada dua sektor tersebut, lanjut Darmin, menjadi penting mengingat wilayah yang masuk dalam kerja sama ekonomi subregional ini umumnya adalah wilayah kepulauan sehingga sangat tepat apabila diangkat tema penguatan sektor maritim dalam mendukung tujuan kerjasamanya. Sedangkan permasalahan ketahanan pangan juga menjadi perhatian semua negara di kawasan Asia Tenggara. “Isu konektivitas maritim dan ketahanan pangan merupakan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara”, tambahnya.

Sementara, Jusuf Kalla menyatakanpengembangan ekonomi antarnegara ini seharusnya bisa lebih baik dan berjalan lancar. Apalagi, kebutuhan sejumlah produk dari semua negara terus meningkat. "Ditambah lagi dengan masuknya MEA yang menuntut adanya daya saing."Dirinya Kalla berharap kerja sama antarnegara itu membawa kemakmuran ekonomi. Ada sekitar 60 juta penduduk di Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Malaysia merupakan pasar yang menjanjikan.

·          Kerjasama indoneisa dengan ASEAN

Pemerintah dan DPR menyepakati ratifikasi protokol keenam The ASEAN Framework Agrement on Services (AFAS) dalam bentuk Undang-undang (UU). Dalam paket ke-6, pemerintah menambahkan Makasar sebagai kota lokasi kantor perwakilan bank dari ASEAN. Jadi, saat ini kota yang diperbolehkan sebanyak 11 kota. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Komisi XI Fadel Muhammad saat rapat kerja dengan pemerintah di gedung DPR, Senin (18/1/2016) malam ini.

"‎Paket ke-6 yang kami ajukan ke Komisi XI mencakup paket ke-5 dengan perubahan Indonesia yaitu menambahkan Makasar sebagai salah satu kota bank di ASEAN ‎yang boleh membuka cabangnya sehingga jumlah kota dari ASEAN menjadi 11 kota. Namun jumlah cabang maksimal yang boleh buka hanya 2. Satu bank hanya 2 kita terbuka untuk seluruh bank ASEAN 11 kota," jelas dia. Dia menjelaskan, Indonesia khawatir menyalahi undang-undang. Sebab itu diusulkan ratifikasi dibuat dengan undang-undang. "Tentu dibuat sesederhana mungkin 3-4 pasal cukup mengcover hal ini supaya ratifikasi dapat dipertanggungjawabkan pemerintah. Jadi kesimpulan raker kita buat sederhana. Saya menyiapkan surat kepada pimpinan DPR untuk dikirimkan pemerintah," kata dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, AFAS merupakan upaya liberalisasi perdagangan dan jasa termasuk jasa keuangan. Tujuannya, untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN. Dia bilang, AFAS sendiri pertama kali ditandatangani pada 1995 di Bangkok, Thailand. Dia mengatakan, proses liberalisasi dilakukan dalam putaran negosiasi yang dituangkan protokol AFAS. Protokol berlaku setelah ada ratifikasi setiap negara ASEAN. Saat ini hanya Indonesia dan kamboja yang belum meratifikasi protokol 6. Pada Maret 2015 telah ditandatangani protokol dari komitmen AFAS ke-6 atas jasa keuangan.

"Mulai 2014, proses ratifikasi perjanjian internasional yang menyangkut akses pasar harus disampaikan ke DPR untuk dapat persetujuan terkait produk hukum yang akan digunakan. Dalam proses ratifikasi dasar hukum UU 7 Tahun 2014 tentang perdagang pasal 82-84. Untuk AFAS protokol 1-5 sebelum UU ini Indonesia telah melakukan ratifikasi melalui Kepres atau Perpres. Kami juga mohon pertimbangan ratifikasi ke 6 melalui Perpres setelah mendapatkan persetujuan Bapak Ibu angota Komisi XI," tutur dia. (Amd/Nrm)

b.       APEC

APEC adalah singkatan kepanjangan dari Asian Pasific Economic Coorporation, merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. APEC pertamakali dibentuk pada tahun 1989, saat pertemuan tingkat menteri Negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Kerjasama yang dilakukan antara lain:

·         Kerjasama Indonesia dengan Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Vietnam yang merupakan dua kekuatan ekonomi dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) termasuk aktif melaksanakan program-program kerja sama perdagangan dan investasi, dan juga liberalisasi perdagangan forum itu. Didirikan tahun 1989, APEC beranggota Australia, Amerika Serikat, Brunei, Kanada, Chile, Filipina, Republik Rakyat Tiongkok, China Hongkong, China Taipei, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Filipina akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT APEC pada 18-19 November 2015 setelah RRT tahun lalu. Terakhir kali Filipina menjadi tuan rumah pada 1996. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 dan tahun 2013, dan Vietnam tuan rumah KTT APEC tahun 2006 dan akan mendapat giliran lagi pada tahun 2017.

Presiden Vietnam, Truong Tan Sang, akan menghadiri KTT APEC di Manila dan juga Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mewakili Indonesia.   Sebagai tetangga misalnya Indonesia dan Vietnam yang membuka hubungan diplomatik 60 tahun lalu dan telah menjalin kerja sama di berbagai bidang. Sebagai sesama anggota ASEAN, APEC dan organisasi-organisasi regional dan multilateral lain, kedua negara ini "berlayar mengarungi samudera" menuju masa depan yang lebih cerah untuk mencapai keberhasilan khususnya bagi keuntungan rakyatnya.

Kedua negara ini, yang menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kemitraan Strategis pada 2013 dan Rencana Aksi Kemitraan Strategis 2012-2015 pada tahun 2011, juga telah menetapkan target perdagangan bilateral sebesar 5 miliar dolar AS. Para pemimpin Vietnam dan Indonesia kemudian sepakat mempercepat implementasi rencana aksi mereka untuk meningkatkan Kemitraan Strategis Vietnam-Indonesia pada periode 2014-2018 dan juga menempa hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi. APEC di mana Indonesia dan Vietnam termasuk berperan aktif telah mencatat prestasi-prestasi penting termasuk pengurangan pajak tiga kali, peningkatan perdagangan internal 300 persen, dan memfasilitasi perjalanan antarindividu dan bisnis.

APEC telah terbukti menjadi mekanisme kerja sama yang menguntungkan bagi Vietnam, kata Deputi Menteri Industri dan Perdagangan Nguyen Cam Tu. Dalam fase pengembangan strategi baru, kawasan Asia-Pasifik dan APEC telah menjadi bertambah penting bagi Vietnam dalam kaitan dengan ekonomi, diplomasi, keamanan dan pembangunan.

Deputi Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son mengatakan sebanyak 65 persen investasi yang ditanam di Vietnam berasal dari mitra-mitra di APEC, 60 persen dari produk-produk ekspor Vietnam dipasarkan ke mereka, 70 persen warga negara asing yang tiba di negara itu berasal dari anggota-anggota APEC. Vietnam juga telah mengadakan kemitraan strategis dan komprehensif dengan banyak negara-negara APEC termasuk Indonesia.

·         Kerjasama Indonesia dengan Jepang

 Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Mitsubishi akan bangun pabrik mobil senilai 600 juta Dolar AS di Indonesia.

Presiden Jokowi berada di Jepang sejak hari Minggu (22/03/15) dalam rangka kunjungan empat hari. Selain kerjasama ekonomi, Indonesia dan Jepang juga sepakat mempererat kerjasama dalam bidang pertahanan. Kedua negara antara lain sepakat bekerjasama dalam misi-misi perdamaian PBB dan pengembangan perlengkapan dan peralatan militer. Jepang juga akan memberi bantuan asitensi untuk militer Indonesia, demikian dikatakan pejabat pemerintahan negeri Sakura itu.

Presiden Jokowi dan PM Jepang Shinzo Abe menerangkan, mereka ingin meningkatkan konsultasi tingkat menteri di bidang ekonomi dan pertahanan, untuk melanjutkan kerjasama yang sudah dirintis pendahulu Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2013. Jokowi dan Shinzo Abe juga mendendesak Cina dan para anggota ASEAN yang terlibat sengketa, seperti Filipina dan Vietnam, untuk mengatasi persoalan teritorial di Laut Cina Selatan. Dalam wawancara dengan sebuah harian Jepang, Jokowi mengatakan, klaim Cina atas beberapa kawasan di Laut Cina Selatan "tidak punya dasar dalam hukum internasional". Indonesia ingin menjadi "penengah yang jujur" dalam sengketa ini. Cina mengklaim hampir 90 persen kawasan Laut Cina Selatan yang kaya minyak sebagai teritorialnya, dan bersengketa dengan Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei.

Dalam kunjungan ke Jepang, Presiden Jokowi menegaskan, ia ingin menarik investasi dari Jepang, terutama dalam bidang pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan, konstruksi jalan dan pembangunan kawasan industri. Jepang menawarkan pinjaman lunak senilai 140 miliar Yen, atau sekitar 1,17 miliar Dolar AS, untuk pembangunan sistem transportasi massal di Jakarta. Sebelum bertolak menuju Jepang dan Cina, Jokowi menerangkan bahwa kedua negara termasuk investor terbesar di Indonesia, yang masih punya potensi meningkatkan lagi jumlah investasinya. Sedangkan Jepang adalah pasar ekspor terbesar Indonesia. Di Jakarta, perusahaan otomotif Jepang Mitsubishi Motors Corp mengumumkan akan membangun pabrik mobil dengan nilai investasi sekitar 600 juta Dolar AS. Pabrik itu akan punya kapasitas produksi sampai 240.000 mobil per tahun.

c.       AFTA

AFTA adalah singkatan dari kepanjangan ASEAN Free Trade Area. Organisasi AFTA didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV. AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Contoh berita tentang kerjasama ekonomi antar negara negara komponen AFTA:

·         Kerjasama Indonesia dengan Filipina

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan ke Manila, Filipina, Ahad (8/2) hingga Senin (9/2). Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia dengan Filipina sepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. "Di bidang kerja sama ekonomi, kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen untuk mencapai target peningkatan dua kali lipat perdagangan Indonesia dengan Filipina pada tahun 2016," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima ROL, Senin malam. Kedua kepala negara itu kemudian sepakat untuk segera memulai perundingan penetapan batas landas kontingen Indonesia-Filipina. Kedua negara telah menyelesaikan batas zona ekonomi ekslusif (ZEE) kedua negara. 

Selain itu, untuk menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi di perbatasan saat ini, juga disepakati peninjauan kembali Perjanjian Lintas Batas dan Perjanjian Patroli Perbatasan Indonesia-Filipina pada 1975. Dalam bidang kerja sama keamanan dan industri pertahanan, Jokowi menyambut baik rencana Filipina untuk membeli dua pesawat N212i dari PT Dirgantara Indonesia dan dua kapal Landing Platform Dock dari PT PAL. Kedua presiden juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama maritim dibidang penanggulangan dan pencegahan Illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing.

Guna meningkatkan konektivitas, kedua kepala negara itu juga sepakat untuk membuka rute-rute penerbangan baru dan operasionalisasi kapal container. Dalam kaitan ini kedua Presiden sambut baik rencana pembukaan jalur penerbangan Garuda, Jakarta-Manila-Jakarta, yang akan dimulai Mei 2015.  Di bidang pendidikan, kedua Kepala Negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui sister school, antar universitas, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan siswa termasuk siswa dan guru pesantren di Filipina Selatan. Salah satu tujuan kerja sama di bidang pendidikan tersebut adalah untuk mendorong gerakan moderat. Indonesia-Filipina memiliki Plan of Action untuk memperkuat hubungan bilateral dalam 11 area termasuk kerja sama perdagangan dan investasi. Filipina merupakan mitra dagang Indonesia nomor 5 di ASEAN dengan total perdagangan bilateral tahun 2013 mencapai 4,59 miliar dplar AS dengan surplus sebesar 3,04 miliar dolar AS bagi Indonesia. Dibidang Investasi Filipina merupakan investor nomor empat di ASEAN yang pada tahun 2014 (Q1-Q3) investasinya di Indonesia mencapai 11,5 juta dolar AS, naik dari 5,8 juta dolar AS (2013).

·         Kerjasama Indonesia dengan Myanmar

Naw Pyi Taw - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P Marsudi, telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Myanmar, Wunna Maung Lwin di Naw Pyi Taw, Myanmar Kamis (21/5). Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Retno ke Myanmar, yang merupakan bagian dari kebiasaan menlu negara ASEAN untuk melakukan kunjungan bilateral kehormatan ke menlu negara anggota ASEAN.

Pada bidang reformasi dan demokratisasi, Menlu Retno mendukung upaya Myanmar untuk mempercepat proses reformasi dan demokratisasi serta menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kapasitas dan kerja sama termasuk menjelang pelaksanaan pemilu Myanmar mendatang. “Di bidang kerja sama ekonomi, kedua menlu sepakat untuk meningkatkan upaya guna mencapai target perdagangan sebesar US$ 1 miliar pada tahun 2016. Menlu Retno juga menawarkan kerja sama perdagangan untuk memenuhi kebutuhan Myanmar seperti kelapa sawit, pupuk, dan alat-alat pertanian,” tulis Kementerian Luar Negeri (kemlu) dalam siaran pers, Kamis (21/5).

Dengan semakin banyaknya jumlah pengusaha dan investor Indonesia di Myanmar, Menlu Retno juga sampaikan pentingnya dukungan Pemerintah Myanmar terhadap berbagai kegiatan bisnis Indonesia di berbagai sektor. Di bidang people-to-people contact, kedua Menlu sepakat untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang tersebut. Dalam hal ini Menlu Retno kembali tekankan kesiapan Indonesia untuk terus memberikan berbagai program pembangunan kapasitas dan pemberian beasiswa bagi Myanmar.

Dalam bidang kekonsuleran, Menlu Myanmar menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemerintah Indonesia dalam penanganan nelayan Myanmar pada kasus Benjina. Sebaliknya, Menlu Retno mengharapkan kerja sama yang serupa dalam penanganan 55 nelayan Indonesia yang masih berada dalam tahanan di Yangon. Dalam pertemuan bilateral, Menlu Retno juga secara khusus angkat masalah irregular movement of persons yang belakangan ini membanjiri kawasan Asia Tenggara.

Beberapa hasil penting dari pembahasan isu irregular movement of persons antara lain:
a. Pemerintah Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam rangka pencegahan terjadinya irregular movement of migrants dari wilayah Myanmar;
b. Pemerintah Myanmar siap untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan dalam pemberantasan human trafficking;
c. Pemerintah Myanmar akan segera memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk segera melakukan kunjungan kekonsuleran ke tempat-tempat penampungan sementara para irregular migrants yang saat ini berada di Aceh; dan
d. Pemerintah Myanmar juga sambut baik tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan Rakhine State secara inklusif dan non-diskriminatif.

          3.       Multirateral

Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang termasuk internasional/menyeluruh jadi, semua negara boleh mendaftarkan diri sebagai anggota. Contoh organisasi yang menganut bentuk ini adalah:

a.       PBB

Adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Mempunyai anggota lebih dari 100 negara. Mereka bergabung agar mendapat perlindungan dari serangan maupun penjajajahan yang tidak sesuai dengan HAM. Mereka juga melakukan kerjasama dalam banyak bidang, contohnya bidang ekonomi. Berita yang memuat tentang kerjasama yang dilakukan negara negara dalam oragnisasi itu adalah sebagai berikut:

·         Kerjasama Indonesia dengan Swiss

Kerja sama internasional antara Indonesia dengan Swiss menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1952. Di bidang penanaman modal, Swiss memposisikan Indonesia pada peringkat ke-4 sebagai daftar negara tujuan utama untuk investasi di Asia. “Swiss juga memilih Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk melakukan kerja sama strategis dalam rangka peningkatan ekonomi, termasuk di sektor industri,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, ketika memberikan sambutan mewakili pemerintah Indonesia pada Perayaan Hari Kemerdekaan ke-725 Swiss di Jakarta, Senin (1/8) sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima SP, Selasa (2/8).

Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2015, nilai perdagangan Indonesia - Swiss mencapai US$ 1,7 miliar atau meningkat tajam sebanyak 124 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Sedangkan, kinerja ekspor Indonesia ke Swiss sebesar US$ 1,07 miliar dan impor Indonesia dari Swiss sekitar US$ 0,63 miliar,” ujar Airlangga. Ke depannya, Menperin meyakini, kerja sama ekonomi kedua negara semakin kuat karena pemerintah Swiss akan memberikan dukungan dan bantuan untuk Indonesia khususnya di sektor industri seperti pengembangan industri kecil dan menengah, industri agro, dan pelaksanaan pendidikan vokasi. “Swiss merupakan salah satu negara industri maju di Eropa. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar mengenai penggunaan teknologi dan pengembangan SDM untuk industri yang diterapkan oleh Swiss,” harapnya.

Di samping itu, lanjut Airlangga, pihaknya terus mendorong para pengusaha Swiss agar menambah investasinya di Indonesia terutama sektor manufaktur, farmasi, dan bioenergi. “Hal ini sebagai upaya menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pemerataan industri di luar pulau Jawa dan wilayah perbatasan,” ulasnya. Pada kesempatan tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada pemerintah dan pengusaha Swiss, yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan industri di Indonesia. “Kami akan membuka peluang kerjasama yang sama-sama diminati sehingga dapat meyejahterakan kedua negara,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, yang mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena menerbitkan paket-paket kebijakan ekonomi sehingga memudahkan para investor berusaha di Indonesia. “Hingga saat ini, sebanyak 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 60.000 orang. Kami harap dapat terus menjadi mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia,” tuturnya.

Yvonne pun mengakui, Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup menggiurkan karena dengan jumlah penduduk yang besar. “Wajar, jika banyak negara tertarik untuk menjalin kerja sama, termasuk Swiss,” ucapnya. Sementara itu, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Harjanto, mengatakan, kerja sama dalam bidang ekonomi antara dua negara telah terimplementasi di berbagai bidang seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian, pendidikan dan penerbangan.

Hubungan bilateral yang semakin erat ini ditandai dengan adanya beberapa kerja sama yang telah diimplementasikan dan adanya inisiatif kerja sama lanjutan, yang semuanya itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. “Saat ini, Comprehensive Economic Partnership antara Indonesia dan Swisss sedang dinegosiasikan dalam bentuk Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA), dimana Swiss menjadi salah satu anggota,” ungkapnya. Negosiasi tersebut menjadi satu paket dengan nama Indonesia - EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA). “Semoga jalannya negosiasi ini nantinya dapat berjalan lancar dan memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua negara,” tutur Harjanto.

·         Kerjasama Indonesia dengan Korea Utara

JAKARTA - Indonesia dan Korea Utara (Korut) sepakat meningkatkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan. Meski demikian, kedua pihak belum bisa memastikan target angka perdagangan yang spesifik. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan,datadata perdagangan kedua negara memenuhi peluang untuk bisa lebih ditingkatkan. "Mengenai masalah investasi menurut kami saat ini masih tahapan exploration atau penjajakan. Oleh karena itu dalam pembahasannya tadi sifatnya explorated atau mengkaji bersama kerja sama di bidang investasi tersebut," ujar Marty dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan,Jakarta, kemarin.

Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea/Korut Kim Yong-nam pagi kemarin melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Kim ke Indonesia dimulai sejak Minggu (13/5). Orang nomor dua di Korut ini berada di Indonesia selama empat hari. Kunjungan Kim ke Indonesia merupakan yang ketiga kalinya setelah 2002 dan 2005 lalu. Kim hadir untuk memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam kunjungannya kali ini, Kim didampingi tiga orang setingkat menteri.

Selain melakukan pertemuan bilateral, Presiden SBY juga menyelenggarakan jamuan santap malam kenegaraan untuk menghormati Kim dan rombongan. Dalam kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan, Presiden SBY menginstruksikan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk menindaklanjuti berbagai hal yang telah dibahas dalam pertemuan bilateral. Dalam pertemuan selama hampir 1,5 jam, kedua pemimpin juga membahas pentingnya kerja sama di bidang budaya, olahraga,dan obat tradisional.

Kim menyampaikan undangan Kim Jong-un kepada Presiden SBY untuk berkunjung ke Korut pada waktu yang tepat. "Dalam hal ini Presiden mengatakan terima kasih atas undangannya yang telah disampaikan, kesediaan Bapak Presiden, dan komunikasi antara kedua menlu untuk kunjungan yang dimaksud," tambahnya. Kemarin Kim juga bertemu dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Gedung MPR. Seusai pertemuan,Taufiq menangkap sinyal adanya perdamaian Korut dengan Korea Selatan terkait pertikaian di Semenanjung Korea. Meski tidak dijelaskan secara detail mengenai reunifikasi,Taufiq melihat ada keinginan kuat Presiden Kim untuk berdamai.

b.       OPEC

OPEC (singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries; bahasa Indonesia: Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi) adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Contoh kerjasama yang dilakukan antara lain:

·         Kerjasama Indonesia dengan Iran

 Di bidang ekonomi, Presiden Rouhani menekankan perlunya dukungan perbankan kedua negara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Menurut kabar yang dilansir kantor berita Iran, Tasnim News, Presiden Rouhani menyampaikan keinginan untuk memperluas hubungan perdagangan dan kerja sama lebih kuat dalam industri minyak, gas dan proyek-proyek rekayasa (engineering). "Sebagai bagian dari upaya memenuhi target perdagangan bilateral US$ 2 miliar, perusahaan Iran dan Indonesia bisa bekerja sama di sektor industri gas dan minyak," kata Rouhani seperti dilaporkan Tasnim News.

Dalam sambutannya, Ketua MPR RI menyampaikan bahwa Indonesia selalu mengutamakan prinsip saling menghormati dan kerja sama antar penganut agama. "Kerja sama harus mengedepankan persamaan, bukan perbedaan. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, Indonesia siap menjalin kerja sama, terlebih lagi dengan negara-negara muslim untuk memerangi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam," kata Zulkifli seperti disampaikan dalam rilis KBRI Teheran.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menyampaikan harapan kiranya hubungan politik kedua negara yang telah terjalin dengan baik dapat menghasilkan kerja sama yang lebih konkret, khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan. Mei lalu, Iran meneken kesepakatan dengan Idnonesia untuk menjual 80 ribu ton gas alam cair (LPG). Juni lalu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Wiratmaja Puja mengatakan Pertamina berencana menandatangani kesepakatan membeli saham di blok gas dan minyak di Iran.

·         Kerjasama Indonesia dengan Kuwait

 KUWAIT CITY, KOMPAS.com — Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kuwait masih sangat potensial untuk dikembangkan. Negara kaya minyak di Teluk Persia dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Jazirah Arab itu membuka peluang kerja sama dengan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi, tenaga kerja, dan perdagangan.

Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Ferry Adamhar di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Dialog Kerja Sama Asia di Kuwait City, 13-17 Oktober 2012, mengatakan, pihaknya menargetkan pertumbuhan volume perdagangan kedua negara minimal 30 persen pada 2012 dari nilai sebelumnya yang mencapai 1,528 dollar AS tahun 2011.

Kenaikan itu didukung oleh peningkatan ekspor Indonesia pada sejumlah komoditas. Sejauh ini ekspor Indonesia ke Kuwait pada periode Januari-Juni 2012 mencapai 69,3 juta dollar AS, meningkat 33,77 persen dari ekspor Indonesia periode sama tahun 2011 senilai 51,7 juta dollar AS. Total nilai ekspor ke Kuwait tahun 2011 mencapai 120,7 juta dollar AS. Jika kenaikan itu dapat dipertahankan pada paruh kedua, target itu dapat dicapai. "Dengan peningkatan ekspor itu, defisit perdagangan Indonesia-Kuwait bisa diperkecil," kata Ferry, seperti dilaporkan wartawan Kompas J Waskita Utama dan Herman E Prabowo dari Kuwait City.

Besarnya volume perdagangan Indonesia dengan Kuwait disebabkan impor dari Kuwait yang didominasi oleh sektor migas yang pada periode Januari-Juni 2012 mencapai 1,426 miliar dollar AS. Untuk memperkecil defisit perdagangan, Indonesia mencoba meningkatkan ekspor berupa ban mobil, tekstil, kakao, dan furnitur.

Produsen ban nasional, PT Multi Strada Arah Sarana, sudah memasarkan produknya ke Kuwait. Begitu juga produsen furnitur dalam negeri. Peningkatan ekspor diupayakan dengan mendekati dua peritel besar di kuwait, The Sultan Center dan Al Shaya, untuk memasukkan produk Indonesia dan memasarkannya dalam jaringan ritel mereka yang luas.

Di sektor tenaga kerja, setelah Indonesia mengeluarkan moratorium untuk menghentikan pengiriman pekerja sektor informal ke Kuwait pada tahun 2009, kini Kuwait membutuhkan pekerja di sektor formal. Sebanyak 1.887 tenaga kerja asal Indonesia dibutuhkan oleh 32 perusahaan Kuwait yang menghadiri forum Indonesia Table Top Meeting 2012, Juli lalu.

Menurut Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait Hariyadi Agah, Senin, ini memperlihatkan adanya peluang yang harus ditangkap. Sebanyak 32 perusahaan yang membutuhkan tenaga terampil itu bergerak di sektor industri dan jasa, seperti Radisson Blu Hotel, restoran McDonald’s, serta produsen kendaraan MH Alshaya dan Kuwait Automotive Company. Tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain staf restoran cepat saji 100 orang, staf toko ritel 200 orang, staf industri manufaktur 409 orang, 365 pekerja di sektor kesehatan, serta 163 orang di sektor otomotif.